BERBAGI
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan pers usai penandatanganan MoU Gubernur Lampung, Bupati dan Wali Kota dengan BPN dan Ditjen Pajak di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/8). Foto Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung.

Medsoslampung.co –  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bengkulu dan Lampung, Senin (5/8). Penandatangan MoU di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung itu disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Saut Situmorang.

MoU merupakan tindaklanjut dari strategi nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) yang berkaitan dengan tata kelola reformasi birokrasi, pendapatan daerah dan Negara, termasuk perizinan.

“Tujuan utama kita adalah menyejahterakan masyarakat, dan menciptakan kemampuan berdaya saing. Lampung punya banyak potensi dan kontribusi nasional, tinggal bagaimana kita meningkatkan kemampuan daya saing, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelas Saut Situmorang, dalam acara itu.

MoU ini, jelas Saut Sitomurang, sebagai tindaklanjut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami memiliki dasar-dasar yang cukup kuat. Mari bersama-sama saling bersinergi dan terbuka, mulai dari ide simple hingga kompleks, guna mendorong Indonesia menjadi lebih baik, maju, sejahtera, dan berdaya saing,” jelasnya. (brl)

 

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here