BERBAGI

Medsoslampung.co – DPRD Lampung Utara (Lampura) mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2021 pada Rabu, 22 September 2021, pukul 10.30 WIB.

Sidang paripurna pengesahan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampura Romli, bersama dengan Wakil Ketua I Madri Daud, Wakil Ketua II H. Dedi Sumirat, dan Wakil Ketua III Joni Saputra. Hadir anggota DPRD setempat. Sememtara dari eksekutif, langsung hadir Bupati Hi. Budi Utomo, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lekok, serta Forkopimda Lampura.

“Alhamdulillah, hari ini seluruh rangkaian pembahasan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Lampung Utara tahun anggaran 2021 telah dapat kita selesaikan bersama,” ucap Bupati Budi Utomo mengawali sambutannya.

“Untuk itu, perkenankan saya atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam meneliti, mengkaji, mengkritisi, dan membahas secara seksama bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, baik di Badan Anggaran, Komisi, Fraksi maupun perorangan anggota DPRD, demi kesempurnaan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD¬† Lampung Utara Tahun Anggaran 2021,” katanya.

Diketahui, KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 juga memuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Kemudian, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Juru Bicara Panitia Khusus DPRD Lampura Nurdin Habim. “Rancangan Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2021, dilakukan karena adanya perubahan asumsi penerima sehingga berpengaruh kepada asumsi belanja, penyesuaian dilakukan guna tetap menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ucap Nurdin.

Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Lampura Tahun Anggaran 2021 ini memuat prioritas dan pagu masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman dan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.(iin/hel)

BERBAGI