BERBAGI

Medsos Lampung.co – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Utara (Lampura) menargetkan penerbitan 25 ribu sertifikat tanah melalaui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten setempat.

Demikian diungkapkan Kepala Tata Usaha (KTU) BPN Lampura Muslim Suryadi usai mengisi materi pelatihan Pengumpulan Data Pertanahan (Puldatan) kepada ratusan kelompok masyarakat (Pokmas) di aula kantor BPN setempat (6/8).

Menurut Muslim Suryadi yang mewakili Kepala BPN Lampura Agus Purwanto, BPN pada tahun ini menargetkan 25 ribu sertifikat melalui program PTSL. ” Ada 54 desa yang mengikuti program PTSL. Saat ini sudah 98 persen lebih data pertanahan masyarakat yang masuk untuk diterbitkan sertifikatnya. Dari 54 desa itu berbeda kuotanya, tergantung dari jumlah yang mereka usulkan,” terang Muslim.

Program PTSL, lanjut dia, merupakan program pembuatan sertifikat dengan mengandalkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini pokmas untuk mengumpulkan data atau surat kelengkapan atas tanah warga yang hendak diusulkan pembuatan sertifikatnya.

“Ya kita mengandalkan pokmas untuk membantu kerja BPN di lapangan. Pokmas terdiri dari unsur masyarakat seperti RT, RW atau perangkat desa dan kelurahan dan juga bisa juga berasal dari unsur Babinsa dan Babinkamtibmas,” ujar Muslim.

Terkait waktu proses dalam penerbitan sertifikat dalam program PTSL, Muslim mengatakan program PTSL jauh lebih cepat ketimbang program Prona.

“Kalo prona proses dari pengumpulan data di lapangan hingga penerbitan sertifikat memakan waktu 60 hari atau dua bulan. Sedangkan PTSL mulai pengumpulan data, entry¬† dan pencocokan data selanjutnya diumumkan selama 14 hari kerja setelah itu baru diterbitkan sertifikat. Jadi paling lambat satu bulan jika ada kendala di lapangan. Kalo datanya lengkap bisa lebih cepat,” urai Muslim.

Perihal kendala-kendala yang kerap kali ditemukan di lapangan. Muslim mengatakan, bahwa yang sering terjadi adalah ketidak cocokan data kependudukan yang dimiliki masyarakat seperti KTP dan KK juga terkadang ditemukan masyarakat yang tidak tahu arti pentignya sertifikat tanah.

“Terkadang KTP tidak sesuai dengan NIK nya. Jadi yang keluar data orang lain. Bahkan ada ditemukan masyarakat yang tidak mau dibuatkan sertifikat dengan alasan dari dulu tanah yang dimilikinya aman dan tak bermasalah,” ungkapnya.

Diketahui, program PTSL sangat mementingkan peranan partisipasi masyarakat melalui pokmas. Masing- masing pokmas yang berada di desa/kelurahan berjumlah 10 orang. Tahun 2020 mendatang, program PTSL di Lampura masih menargetkan penerbitan sertifikat sebanyak 25 ribu buku. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here