BERBAGI

PESIBAR – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Barat tak hanya gertak sambal menegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). DPMPTSP membidik menutup usaha yang melanggar zonasi sesuai RTRW.

Kepala DPMPTSP Pesibar Jon Edwar memastikan target pertama adalah tambak udang yang berada di wilayah zona wisata,. Phaknya akan melakukan penutupan setelah Perda itu berumur dua tahun dan bisa dimaksimalkan penerapan perda itu.

“Tentu kita tidak akan tergesa-gesa dalam menerapkan perda ini. Kita akan melakukan koordinasi dengan pemilik tambak dan pelaku usaha lainnya, sehingga tidak terjadi salah paham,” ujarnya.

Terusnya, pihaknya meminta masyarakat, khususnya pelaku usaha agar menghormati Perda yang ada. Dengan demikian, penerapan perda itu bisa berjalan dengan maksimal, tidak ada pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Kita harap masyarakat bisa menaati dan memahami isi Perda itu, sehingga bisa kita terapkan di tengah-tengah masyarakat, dan dampaknya tentu dalam penataan kawasan di Pesibar,” pungkasnya

Diketahui, penegakan Perda RTRW diputuskan dalam rapat organisasi perangkat daerah terkait di ruang Sekkab Pesibar, Selasa (22/1). Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat N. Lingga Kusuma. Hadir Sekkab Azhari, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syamsu Hilal, dan Kepala DPMPTSP Jon Edwar.

Jon Edwar menjelaskan, dalam Perda RTRW disebutkan bahwa sembilan kecamatan masuk dalam wilayah pengembangan pariwisata mulai dari Kecamatan Lemong hingga Kecamatan Ngambur. Sedangkan ua kecamatan lainnya masuk dalam zona industri.

“Sekarang di sembilan kecamatan itu masih ada kegiatan industri yang berlangsung dan pertambakan, karena itu setelah Perda ini berlaku dua tahun, kita akan mulai melakukan penataan,” jelasnya. (era/niz)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here