BERBAGI
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi Suwardi.

Medsoslampung.co – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), terkesan berlarut-larut. Enam bulan berjalan, kasus yang menyedot perhatian publik itu hingga kini belum ada kejelasan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian praktisi hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi Suwardi. Mantan aktivis kepemudaan ini menyoal penanganan dugaan  kasus korupsi di Dinkes yang terdiri dari raibnya dana Operasional Puskesmas (OP), Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan penyelewengan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Menurut dia, seharusnya kasus tersebut sudah tuntas. Penanganan kasus itu semestinya tidak memerlukan waktu yang lama.

Terlebih lagi, pihak Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terindikasi terlibat di dalamnya (Kepala Dinas Kesehatan dan staff serta Kepala Puskesmas dan jajarannya).

“Jika kita mengacu pada Surat Edaran Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Marwan Effendy nomor : B-599/F.2/Fd.1/03/2011 tentang waktu penanganan kasus, maka waktu penyelidikan ditetapkan maksimal 14 hari dan penyidikan ditetapkan maksimal tiga bulan. Maka seharusnya kasus DOP, BOK dan JKN, sudah tuntas,” ujar Suwardi melalui sambungan telepon, Rabu (7/8).

Keluarnya SE Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada era kepemimpinan Basrief Arief sebagai Jaksa Agung  itu, bertujuan  mengefektifkan serta mengefisienkan penanganan kasus dalam hal memberikan kepastian hukum.

Selain itu, waktu singkat tersebut juga dapat mengeliminasi celah permainan atau penyelewengan oleh jaksa serta mengurangi penyidikan-penyidikan yang macet.

“Nah, dalam perkara ini kan semua pihak terkait sudah dipriksa. Dari hasil pemeriksaan itu seharusnya ada kesimpulan. Ini sudah masuk enam bulan lo penaganannya. Publik menanti progres Kejari. Kalo saya mengutip lagi dari pernyataan Marwan Effendy sebagai Jaksa Agung Muda waktu itu, penyelidikan dan penyidikan bisa  diperpanjang dikarenakan faktor eksternal. Seperti menunggu izin pemeriksaan dari pihak lain. Kalau tidak, jangan dibuat terkatung-katung seperti ini,” papar Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi Yuliana Sagala menyatakan perang terhadap korupsi. Dia pun berjanji di masa kepemimpinannya semua kasus tindak pidana korupsi harus mendapat kepastian hukum oleh karenanya pihaknya akan melakukan ‘ kejar tayang’ dalam penanganan kasus korupsi. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here