BERBAGI

Medsoslampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti delapan indikator program pengelolaan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Utara).

Kedelapan program itu adalah, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penigkatan kapabilitas aktif, pengawasan internal atau Inspektorat, Manajemem Sumber Daya Manusia, pajak daerah, serta dana desa dan aset.

Indikator delapan pengelolaan program pemkab tersebut dinilai buruk oleh lembaga anti rausiah. Pasalnya, dalam pengelolaan delapan program tersebut Pemkab Lampura menempati posisi terburuk ke dua di Provinsi Lampung.

Penilaian buruknya pengelolaan delapan program Pemkab Lampura tersebut diungkapkan oleh perwakilan Divisi Pencegahan KPK Dian Fatria saat melakukan supervisi di ruang Siger pemkab setempat, Selasa (19/11).

Dian Fatri mengungkapkan, kedatangan tim KPK untuk kedua kalinya ini tidak lain hanyalah melakukan  supervisi KPK paska operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan Bupati Lampura non aktif, Agung Ilmu Mangkunegara pada Minggu (6/10) malam lalu dengan dugaan suap atau fee proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperdag) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.

“Kami ke sini untuk monitoring proses pencegahan yang dilakukan dan pencegahan paska penindakan (OTT) yang lalu,” ujar Dian.

Dia berharap, pasca terjadinya OTT  beberapa waktu yang lalu, proses pencegahan kedepan dapat lebih baik lagi berjalan. “Kita berharap upaya pencegahan lebih optimal dilakukan sehingga tidak terulang kembali kejadian OTT. Apa lagi, kita melihat dan menilai pengelolaan delapan indikator tersebut masih sangat buruk,” terangnya.

Pantauan di lapangan, tim Divisi Pencegahan KPK pagi hari sekitar pukul 08:30 WIB tiba di Pemkab Lampura. Tim lansung  diterima Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo dan dibawa ke ruang kerjanya.

Sekitar pukul 10:30, tim Pencegahan KPK langsung melakukan pengarahan kepada jajaran pejabat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di pemkab setempat.

Sampai berita ini  dibuat, Tim KPK masih melakukan pengarahan/supervisi kepada jajaran pejabat pemkab setempat. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here