BERBAGI

Medsoslampung.co – Komisi II DPRD Lampung menyebut kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung terburuk, ketimbang mitra kerja lainnya.

Hal ini diketahui saat komisi II DPRD Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DKP Lampung, Rabu (24/7).

Sekretaris komisi II DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, penilaian ini berdasarkan dari minimnya penyerapan APBD murni tahun 2019 sebesar 11 persen dari total anggaran mencapai Rp59 miliar.

“Dari empat satker yang kita undang RDP hari ini, ternyata kinerja DKP paling buruk. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan satker lainnya seperti Dinas Pariwisata yang mampu menyerap APBD murni di triwulan kedua sebesar 40-50 persen,” ucap Joko.

Untuk itu, Komisi II DPRD Lampung selaku mitra kerja dinas terkait selalu mendorong untuk meningkatkan kinerja. Sebab, lanjut Joko, DKP beralasan minimnya kinerha tersebut disebabkan “cucuk cabutnya” kepemimpinan di dinas tersebut.

“Alasan mereka sih demikian. Tetapi bagi kami, itu bukan alasan. Karena sangat timpang sama satker lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala DKP Lampung Makmur Hidayat membenarkan bahwa pihaknya dipanggil dalam RDP terkait target dan capaian serta kegiatan dari DKP Lampung. “Intinya semua kegiatan di DKP Lampung,”singkatnya. (brl/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here