BERBAGI

MEDSOSLAMPUNG.CO- Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Pemkot setempat mengekspos kajian master plan (rencana utama)  eks lahan pertokoan Jalan Jenderal Sudirman.

Itu, menyusul beredarnya informasi bahhwa pemkot akan memihakketigakan lahan tersebut, meskipun diketahui telah melanggar GSB (Garis Sepadan Bangunan) sesuai Undang-undang nomor .28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda menegaskan, pemugaran pertokoan Jalan Jenderal Sudirman, karena itu merupakan jalan nasional dan harus mempertimbangkan lahan parkir. “Kami bukan ingin menghambat pembangunan, tapi kami menyarankan menandatangani kontrak setelah seluruh persyaratan memenuhi, seperti Amdalalin, semua kajian sosial, lahan parkir dan lain-lain, kajiannya harus ada,” kata Anna, usai hearing bersama OPD di Gedung DPRD Kota Metro, Senin (15/7).

Ia melanjutkan, terkait Garis Sepadan Bangunan,  harus ada kajian-nya yang jelas, sebelum pihak legislatif menyetujui. “Kan saya bukan tukang ukur, tidak mengerti mana kajianya bila tidak melanggar GSB. Misalnya lahan parkirnya di bawah tanah. Jadi kita minta kajianya, sehingga ketika kami menghapuskan aset,  DPRD punya dasar, disarankan setelah dihapus untuk apa,” lanjut dia.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Metro Supriadi melalui Kepala Bidang Aset Ismed menyatakan,  Pemkot tidak perlu meminta persetujuan kepada DPRD terkait penghapusan eks lahan Pertokoan Jalan  Jenderal Sudirman. “Pemkot meminta persetujuan itu, kalau aset tanah tersebut dijual. Inikan tidak dijual hanya dimanfatkan pihak ketiga, tidak ada aturan yang mengharuskan meminta persetujuan DPRD,” kata Ismed.

Ia menyebutkan, penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) ada tiga kriteria, yakni dijual, dihibahkan, dan dimusnahkan. “Kalau seperti itu,  baru melalui persetujuan DPRD. Itupun prosesnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  (KPKNL),” ungkap dia. (wie)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here