BERBAGI

Medsoslampung.co – Sengketa kepemilikan lahan seluas 4.565 hektare di Kabupaten Way Kanan, kian menunjukkan titik terang. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, PTPN VII menunjukan seluruh bukti kepemilikan di hadapan majelis hakim atas lahan yang diklaim oleh PT Bumi Madu Mandiri (BMM) selaku tergugat. 

Sidang dimulai pukul 14.30 WIB. Sidang diketuai Idi’il Amin, S.H., M.H., dengan dua hakim anggota, M. Budi Darma, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Pada sidang yang digelar di ruang I PN Blambangan Umpu itu, kuasa hukum PTPN VII Jefriyanto Nugroho. Jefriyanto membawa sekoper berkas terdiri dari peta, dokumen peralihan HGU dari PT Dasaat kepada PTPN VII, dan lainnya

Selain bukti surat juga menyerahkan video, dan akan ditayangkan pada persidangan berikutnya.

Selama 3.5 jam, majelis hakim memeriksa 150 dokumen yang diserahkan. 

Salah satu dokumen yang diserahkan diantaranya peta bidang tanah no 10 tertanggal 14 . 2000 dengan luas 6.655.9114 ha, Surat Menteri Pertanian RI nomor 772/mentan/IX/1980 tertanggal 8 September tahun 1980 kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung.  

Hakim Ketua Idi,il Amin mengatakan, semua barang bukti ini kami terima dulu, setelah itu akan dipelajari. Untuk bukti video akan ditayangkan pada sidang berikutnya.

Menurutnya, penyerahan surat bukti masih dilanjutkan pada sidang Kamis (21-11-2019) mendatang.

Ia menegaskan,  saat ini barang bukti sudah diterima dan isiinya nanti akan di pelajari.

“Hari ini majelia hakim baru menerima barang bukti, dan isinya nanti akan kita pelajati” katanya. 

Untuk diketahui,  sengketa lahan antara PTPN7dengan PT Bumi Madu Mandiri(PT BMM), disebabkan karena terdapat sengketa lahan dengan masyarakat seluas 4.650 Ha. Saat upaya penyelesaian sedang dilakukan oleh PTPN7, justru terbit izin lokasi dari Bupati Way Kanan di lahan yang sama.  Masalah ini sudah mulai mencuat sejak tahun 2007 hingga saat ini.  Akhirnya terjadilah saling gugat antara PTPN7 dengan PT BMM. Hingga saat ini, PTPN7 juga masih melakukan upaya hukum terhadap permasalahan tersebut, karena aset lahan 4.650 itu tercata sebagai aset perusahaan milik negara tersebut. BPN pun mencatat bahwa lahan tersebut adalah lahan PTPN7.

Dari lahan seluas 4.650 Ha tersebut, sebanyak 781 hektare berada di Kabupaten Lampung Utara. (brl)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here