BERBAGI
Penjabat Sekprov Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan dua Dokumen Raperda kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Senin (12/8). Foto Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung.

Medsoslampung.co – Gubernur Lampung diwakili Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan dua Dokumen Raperda kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Senin (12/8).

Yaitu Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019 – 2024.

Penyerahan dokumen dilaksanakan pada
Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung.

Penjabat Sekprov Lampung Fahrizal Darminto.

Sebelumnya, dalam Sambutannya Pj. Sekprov menyampaikan bahwa memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 antara Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung  ditetapkan struktur Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pertama, target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar sekitar Rp7,3 triliun. Proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp2,9 triliun, dan Dana Perimbangan sebesar  Rp4,3 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp59 miliar.

Kedua, Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar  Rp7.4 triliun.Terdiri atas Belanja Tidak Langsung sekitar Rp4,8 triliun, dan Belanja Langsung sekitar Rp2,6 triliun.

“Ketiga,  potensi pembiayaan daerah netto pada Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 sekitar  Rp117,8 miliar yang digunakan untuk menutupi defisit Belanja Daerah,” jelas Fahrizal.

Kemudian, Struktur Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 terdiri atas penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA sebesar Rp93,8 miliar, dan Pinjaman Daerah  sekitar Rp120 miliar.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sekitar Rp96 miliar. Dana tersebut digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp25,5, miliar dan Pembayaran Pokok Utang berkisar Rp70,6 miliar.

“Belanja langsung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dirancang dengan tetap mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan yang diintegrasikan dengan Visi Misi “Rakyat Lampung Berjaya,” kata Fahrizal.

Fahrizal menyampaikan bahwa RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 memiliki nilai yang strategis yang sangat tinggi. Mengingat RPJMD periode ini merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 untuk fase 5 (lima) tahunan yang terakhir. Sehingga keberhasilan Pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun 25 tahun terakhir akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan ataupun capaian Pembangunan Daerah pada RPJMD ini.

“Dokumen RPJMD ini bernilai strategis karena beberapa hal diantaranya media untuk mengimplementasikan janji politik Gubernur/Wakil Gubernur, Pedoman dalam penyusunan Renstra OPD Tahun 2019-2024, Pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan, Instrumen untuk mengukur kinerja Kepala Daerah maupun kinerja Kepala OPD dan Menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Oleh karena itu aspek keterukuran dalam RPJMD khususnya berkaitan dengan indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program mutlak diperlukan,” tegas Fahrizal.

Dalam sidang paripurna yang diipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal tersebut disampaikan oleh pimpinan sidang bahwa sidang akan dilanjutkan pada tanggal 15 Agustus 2019 mendatang.  Agendanya, mendengarkan pemandangan umum Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Lampung.(brl)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here