BERBAGI

Medsoslampung.co – Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Karawang Wahidin rangkap jabatan sebagai Bendahara Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat.

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PPj) Nomor 16 Tahun 2007, pada Pasal 56 ayat 1 berbunyi, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinis dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak bersifat terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Dalam aturan itu sudah sangat jelas itu dilarang. Kalau memang mau seperti ini mending sekalian hapus saja aturan yang ada. Makanya baca tuh aturan,” tegas Asep Agustian, pengamat kebijakan pemerintah menyikapi perihal ini, Rabu (4/9).

Tatanan hukun itu bukan untuk dilanggar. Terlepas ada kedekatan dengan penguasa. “Atau sekalian saja dilanggar terus supaya tidak adaguna aturan yang ada,” katanya.

Terpisah Ketua Koni Karawang, Sayuti Haris, saat dikonfirmasi dengan tegas dirinya juga menyatakan tidak boleh ASN merangkap jabatan. “Memang ini tidak boleh. Tapi ini hanya sementara. Dan ini sudah disetujui oleh Bupati,” ungkapnya.

Sementara Wahidin, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp mengarahkan wartawan untuk mempertanyakan kepara Sekretaris Umum (Sekum) Koni Karawang. “Silahkan dengan pak selum koni ya,” singkatnya. (fan/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here