BERBAGI

Medsoslampung.co – Jelang Idul Fitri 1440 Hijriah, mulai bergentayangan oknum Berkedok wartawan di Kabupaten Pesawaran. Mereka turun gunung mengincar tunjangan hari raya (THR) ke satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

Menyikapi hal itu, Ketua PWI Kabupaten Pesawaran Erdanizar mengimbau di setiap instansi maupun satuan kerja perangkat daerah untuk selalu mewaspadai dan tidak asal percaya jika ada oknum yang mengaku wartawan itu

“Dimohon kepada Kepala Dinas maupun Pejabat di lingkup pemerintahan pesawaran agar waspada dan tidak mudah percaya saat didatangi orang yang mengaku sebagai wartawan yang ujung-ujngnya hanya minta duit atau THR menjelang lebaran,” ungkapnya, saat menjelang buka bersama di Sekretariat PWI Perwakilan Pesawaran, Senin (27/5).

Erdanizar menegaskan, apabila oknum yang mengaku wartawan tersebut tetap memaksa, maka pejabat yang bersangkutan bisa menolak dengan tegas.

“Tolak saja apabila kedatangannya tidak ada kaitan dengan tugas-tugas kejurnalistikan,” tegasnya.

Lebih jauh dia melanjutkan, wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia merasa risih dan prihatin dengan kemunculan oknum-oknum tersebut karena apabila ada liputan di wilayah Kabupaten Pesawaran mereka tidak pernah muncul namun menjelang hari raya Idul Fitri malah keluar seperti jamur dimusim penghujan.

“Terus terang kita merasa risih dan prihatin dengan munculnya Wartawan abal-abal, apalagi keberadaannya tidak pernah dikenal oleh kawan-kawan media yang biasa menjalankan tugas jurnalistik nya di Bumi Andan Jejama,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Pesawaran A. Syafe’i, melalui Sekretaris Kominfo Darwin Fernandes, mengatakan ketika memasuki Hari raya Idul fitri, oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan banyak sekali, mereka keluar masuk dinas untuk meminta THR.

“Iya ini betul, inilah yang terkadang menjadi Dilema satker, entah dari mana-mana banyak ngaku wartawan namun tidak kami kenal dengan membawa proposal minta THR, sedangkan pemerintah daerah itu sendiri, sudah jelas tidak ada anggaran untuk proposal, kalau pun itu ada, itu suatu kebijakan dari satker masin-masing, namun kawan-kawan juga kalau tidak ada, harus maklum,” terangnya.

Namun katanya, wartawan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam publikasikan pemberitaan kegiatan-kegiatan Pemda Pesawaran, semua media, baik Cetak, Elektronik maupun Online sudah terdaftar di Dinas Kominfo.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh satker kalau ada oknum wartawan yang tidak dikenal bawa proposal minta-minta THR, silakan konfirmasi ke Kominfo untuk mempertanyakan legalitas media tersebut,” katanya. (ram/snd/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here