BERBAGI
TJAHJO KUMOLO. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah dan anggota DPRD untuk benar-benar menghentikan praktek korupsi. Terutama dalam setiap tahapan pembahasan penyusunan anggaran.

“Perencanaan anggaran harus tepat waktu, APBD harus tepat guna, dan juga tepat sasaran,” ujarnya pada Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung di Balai Keratun Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/4).

Kata Tjahjo, perlu sistem e-Planning dan e-Budgeting agar aspek perencanaan dan penganggaran konsisten. “Dilakukannya e-planing dan e-budgeting untuk terciptanya sebuah kondisi yang ideal, termasuk dokumen perencanaannya yang bersih, tidak ada duplikasi program, adanya kejelasan mengenai struktur kinerjanya dengan baik, konsistensi antar dokumen, dan perencanaan yang berorientasi pada sasaran output yang jelas,” bebernya.

Tjahjo mengimbau kepada seluruh kepala daerah khususnya di Provinsi Lampung tentang kehati-hatiannya terhadap tiga sektor, yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan.

“Hati-hati dan cermati kepada SKPD dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung terhadap ketiga hal tersebut,” katanya.

Ia menyebutkan ada poin penting yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara Pemerintah Daerah. “Pemerintah daerah harus berkewajiban penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah, dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintah yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembatuan,” katanya.(hms/niz)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here