BERBAGI

Medsoslampung.co – Ketua Dewan Pers M. Nuh memberikan perhatian pada sejumlah isu penting pasca menggantikan Stanley Adi Prasetyo, Selasa (21/5). Mantan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu segera menjalin koordinasi kelembagaan dengan penegak hukum.

“Ini untuk menekan kasus kriminalisasi terhadap wartawan,” kata Nuh usai serah terima jabatan dari Yosep Adi Prasetyo dilakukan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, peningkatan profesionalisme wartawan Indonesia melalui penguatan uji kompetensi wartawan (UKW) dan penetapan standar secara nasional.

“Kita juga ingin melakukan penguatan kelembagaan perusahaan pers melalui pendataan dan verifikasi perusahaan pers,” kata Nuh.

Dewan Pers, menurut Nuh, juga ingin menjaga independensi media. Selain itu media juga harus menjadi AC atau pendingin. Jadi, ketika situasi panas, media harus berperan sebagai pendingin.

“Kalau suasana panas, saya ilustrasikan orang akan cenderung membuka baju dan membuka aurat. Konkretnya kalau sudah panas, orang akan saling membuka aib di depan umum. Saat itulah media harus bisa menjadi AC atau pendingin,” terang mantan Menteri Pariwisata ini..

Sebelumnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 33/M tahun 2019, ditetapkan pemberhentian anggota Dewan Pers periode 2016-2019, sekaligus pengangkatan sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022.

Pemilihan ketua dilakukan oleh sembilan anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Sembilan anggota itu adalah dari unsur wartawan (Arif Zulkifli, Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan), unsur perusahaan pers (Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan), serta unsur tokoh masyarakat (Agus Sudibyo, Hassanein Rais, dan Mohammad Nuh).

Mohammad Nuh terpilih secara aklamasi pada rapat tertutup internal Dewan Pers. (jpn/ant/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here