BERBAGI

Medsoslampung.co – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengaku mendapatkan banyak laporan dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Sehingga saya minta tim berkolaborasi dengan KPK untuk mengantisipasinya. Karena kami banyak menerima laporan,” sebutnya saat audiensi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, bersama KPK, Senin (1/7).

Menurut Roni, standarisasi di Lampung masih terkendala dengan keamanan. Akibatnya, sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) mudah ditembus hacker.

“Kondisi ini sangat mudah diintervensi pihak luar. Ada yang sekedar main saja, tapi ada yang sengaja membuat sistem berhenti,” kata Roni.

Dia meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal. “Karena bapak ibu sebagai OPD adalah user dari proyek pengadaan barang dan jasa di Lampung,” terangnya.

Dia berharap Lampung bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain dalam memperbaiki sistem.

“Kami ingin membuat Lampung ini menjadi contoh. Ada bahaya tapi bisa ditanggulangi bersama pemerintah daerah,” harapnya. (adw/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here