BERBAGI

Medsoslampung. Co – Para pengusaha jasa konstruksi di Lampung yang dimotori oleh Kadin Lampung, Hipmi Lampung dan LPJKD Lampung menggelar diskusi dan kesepakatan bersama di Hotel Emersia. Acara tersebut menghasilkan kesepakatan agar dihapusnya setoran proyek.

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Lampung dalam satu tahun ini membuat para pelaku kepentingan, terutama pengusaha pengadaan barang jasa pemerintah khawatir.

“Semestinya kita tidak bisa menyalahkan kontraktor sepenuhnya, akibat mereka di tangkap-tangkapi, di habis-habisi perusahaan mereka koleps sehingga banyak karyawan mereka di PHK,” kata Ketua Kadin Lampung DR. Muhammad Khadafi.

Lampung cukup darurat setoran proyek. Bahkan tidak sedikit kocek yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan proyek pemerintah di Lampung. “Minimal 20% dari nilai proyek kita harus mengeluarkan uang di awal”, menurut seorang kontraktor di acara diskusi tersebut.

Wakil Ketua LPJKD Lampung Ir.Napoli Situmorang mengatakan “kita buka bukaan aja deh, memang beginilah keadaannya. Memang ketika ingin mendapatkan proyek harus setor. Akibat broker-broker yang menawarkan proyek, akhirnya banyak mereka yang tidak ada pengalaman di bidang jasa konstruksi dapat banyak proyek, akhirnya kami yang memang mumpuni di bidang ini tersingkir”.

OTT KPK yang melibatkan para bupati, pejabat negara dan para pengusaha membuat cukup banyak kontraktor yang ingin banting stir ke usaha lain.

“Saya katakan itu salah, berbahaya, karena jika para lulusan teknik sipil beralih profesi ke usaha lain nanti yang ngeborong malah preman-preman semua yyag tidak mumpuni di bidang itu, mau jadi apa pembangunan di daerah kita nantinya” kata ketua Hipmi Lampung, Arie Nanda Djausal.

Dalam acara itu para kontraktor juga meminta agar Komite Advokasi Daerah (KAD) sebagai perpanjangan KPK di Provinsi Lampung segera bergerak dalam hal pencegahan agar tidak ada lagi OTT selanjutnya.

“intinya kami ingin perubahan agar, kami ingin menatap masa depan yang lebih baik, kami ingin bekerja secara profesional agar dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak di cap sebagai bisnis hitam atau abu-abu lagi”, kata ketua Pengusaha PP Hidayat Hamtori. (hel/niz)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here