BERBAGI

Oleh: Nizwar*

Pertamina mencatat sejarah pada tanggal 24 Januari 2019. Hari itu, Pertamina melaunching Bahan Bakar Ramah Lingkungan Biosolar (B20) di Kilang Refinery Unit (RU) III  Plaju, Sumatera Selatan.

B20 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar.

Launching itu menandakan komitmen menjalankan Kebijakan Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018.

Sebenarnya, program bahan bakar ramah lingkungan ini mulai diberlakukan sejak Januari 2016. Itu sesuai Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM nomor 31 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Secara detil, B20 sebuah kebijakan untuk menerapkan penggunaan campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan minyak nabati atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebesar 20%. FAME diproduksi oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN).

Injeksi FAME sebanyak 20% ke dalam produk solar dapat memberikan potensi improvement kualitas finish product. Sebab, FAME dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara esterifikasi.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap bahan bakar ramah lingkungan ini. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi energi dengan mengutamakan potensi energi lokal.

Bukan itu saja. B20 diyakini akan menghemat devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri kelapa sawit, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Bahkan, diyakini penggunaan biodiesel dapat meningkatkan kualitas lingkungan karena bersifat degradable (mudah terurai). Sebab, emisi yang dikeluarkan lebih rendah dari emisi hasil pembakaran bahan bakar fosil.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) bersama beberapa stakeholder juga sudah melakukan kajian dan uji emisi.

Hasilnya, kendaraan berbahan bakar B20 menghasilkan emisi carbon monoksida (CO) lebih rendah dibandingkan kendaraan B0 (solar konvensional). Hal ini dipengaruhi oleh lebih tingginya angka cetane dan kandungan oksigen dalam B20, sehingga mendorong terjadinya pembakaran yang lebih sempurna.

Selain itu, kendaraan berbahan bakar B20 menghasilkan emisi Total Hydrocarbon (THC) yang lebih rendah dibandingkan kendaraan B0. Hal ini disebabkan pembakaran yang lebih baik pada kendaraan

Dua bulan berselang, tepatnya pada 13 Maret 2019, timbul kontroversi. Komisi Uni Eropa kembali menentukan kriteria baru penggunaan minyak sawit untuk bahan baku pembuatan biodiesel di negara-negara Uni Eropa.

Dalam peraturan yang baru tersebut, minyak sawit dikategorikan sebagai produk yang tidak berkelanjutan. Artinya, minyak sawit tidak bisa digunakan sebagai bahan baku biodiesel.

Fakta mengejutkan lainnya, belum ada kilang minyak di Indonesia yang bisa menyatukan (blending) minyak sawit dengan solar. Kilang RU III  Plaju yang telah melaunching B20 pun, sebenarnya tak memiliki kilang blending.

Sementara untuk dibawa ke kilang negara asing, dan diproses menjadi B20 tentu membutuhkan biaya tinggi.

Bertolak belakang dengan semangat menggulirkan program ini yang justru bertujuan untuk menghemat devisa negara yang diprediksi mencapai USD 5,5 miliar.

Oleh karena itu, penulis mengindikasikan Bahwa B20 yang beredar saat ini adalah solar murni. Sebab, jika benar itu adalah B20, maka akan terjadi kerusakan pada mesin. Karena minyak sawit yang terkandung di B20 sesuai kajian Uni Eropa dikatagorikan produk yang tidak berkelanjutan.

Dan lagi, B20 ini sebenarnya sempat dipergunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (AKI). Apa yang terjadi? Mesin kereta api kerap mengalami trouble.

Kabarnya, PT KAI melayangkan surat keberatan kepada Pertamina. Namun karena sudah melakukan nota kesepahaman pemenuhan bahan bakar kereta api, kerjasama tetap dilanjutkan. Hanya, Pertamina tak lagi menyuplai B20 tetapi solar murni.

Fakta lainnya, hingga kini pemerintah terus mengkaji terhadap penyediaan sarana prasarana dan ongkos angkut B20.

Dan Kepala Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Dadan Kusdiana mengakuinya bahwa yang menjadi perhatian adalah ketersediaan sarana prasarana di titik-titik pencampuran B20 yang masih belum optimal. Termasuk juga ongkos angkut FAME menuju beberapa titik pencampuran yang masih cukup tinggi.

Dadan mencontohkan kilang Refinery Unit (RU) V Balikpapan milik PT Pertamina (Persero). Kilang ini telah menggunakan metode Ship To Ship (STS) alih muat dari kapal ke kapal untuk menekan ongkos angkut FAME. Namun, hasil evaluasi penggunaan STS masih menunjukkan biaya operasional yang relatif tinggi.

Meski demikian, Pemerintah RI tak menyerah. Pada rapat terbatas 12 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menginginkan pelaksanaan mandatory untuk biodiesel bisa lebih cepat demi mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menekan impor minyak.

Presiden ingin agar B20 pindah ke B30  pada Januari 2020. Dan akhir tahun 2020, sudah meloncat pada penggunaaan B50.

Semangat tersebut tentu saja patut didukung. Hanya, Pertamina hendaknya juga membeberkan fakta apa adanya. Baik  kesiapan akan sarana dan prasarana, kemampuan memenuhi kuota, serta suplay dengan biaya rendah.

Kita tentu berharap, saat masyarakat secara masif mengalihkan pilihan kepada penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini, Pertamina benar-benar siap. Ayo kita support Indonesia menuju ketahanan dan kemandirian energi! (*Penulis adalah General Manager Medsoslampung.co)

 

 

 

 

 

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here