BERBAGI

Medsoslampung.co – Kasus prostitusi online yang melibatkan artis VS disorot
Koordinator Komunitas Masyarakat Peduli Kebenaran (KMPK) Gunawan Parikesit.

“Saya apresiasi terhadap Polresta Bandar Lampung, yang telah berupaya melakukan pemberantasan penyakit masyarakat yang dapat menghancurkan generasi bangsa ini,” tutur Gunawan, Sabtu siang (1/8/2020).

Advokat dan wartawan senior tersebut menegaskan bahwa VS patut diduga menjalani praktik ptostitusi online dan “berhak” menyandang predikat tersangka, menyusul dua mucikari-nya yang juga sudah terlebih dahulu ditetapkan tersangka oleh pihak polresta.

Kata Gunawan, belum terjadinya tindakan mesum di dalam kamar hotel antara VS dan S, tidak mengugurkan dugaan telah terjadinya praktik haram prostitusi online yang “seharusnya” bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian.

“Buktinya sudah ada penggerebekan terhadap VS dan S dari sebuah kamar di Novotel, yang kemudian keduanya diamankan ke ruang serse Mapilrestas Bandar Lampung. Polisi tidak akan berani melakukan penggerebekan tanpa adanya bukti awal yang terpenuhi dalam melakukan kegiatannya. Dan ternyata benar, dugaan dikuatkan dengan adanya VS di dalam kamar dan tertangkapnya dua mucikari sebagai penghubung antara VS dan S,” papar Gunawan.

“Tidak mungkin lah adanya tersangka mucikari, tanpa didukung pembuktian adanya tersangka transaksi prostitusinya,” sambungnya.

Mengenai VS yang mengaku sebagai korban, harus bisa dibuktikan pembenarannya. Karena dalam kasus ini, VS bukan wanita di bawah umur, dan dapat ditelusuri dari perjalanannya sampai di Bandar Lampung dengan keterkaitan kedua mucikari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut.

Menurut Gunawawan, prostitusi online bisa dikenakan pasal 296 KUHP dan bisa juga dijerat dengat UU ITE. Pasal 296 : Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan penjata pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 15 ribu rupiah.

“Memang rendahnya ancaman hukuman pada 296 membuat berbagai pihak kerap menganggap remeh, namun bukan berarti kasusnya sendiri bisa di “petieskan”,” pungkasnya.(iwr)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here