BERBAGI
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima audiensi KLKH di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (10/7). Foto Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung for Medsoslampung.co.

Medsoslampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menginstruksikan seluruh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di wilayah Provinsi Lampung untuk mendata ulang luas dan status lahan hutan yang ada di Lampung.

Hal itu ditegaskan Gubernur saat menerima audiensi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) terkait Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (10/7).

Hadir dari KLKH, Bagus Herudojo Tjiptono selaku Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK.

Audiensi bertujuan untuk menerima masukan Gubernur Arinal sebagai bahan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPH pada tanggal 24 – 25 Juli 2019 mendatang di Jogjakarta.

Dalam audiensi, Gubernur Arinal menegaskan dirinya tidak akan menoleransi kesalahan yang dapat menyebabkan hutan rusak. Karena itu, gubernur meminta KPH tetap memperhatikan nilai ekologi hutan meski memiliki wewenang dan peluang dalam mengelola hutan.

“Saya tidak akan menolelir kesalahan yang dapat menyebabkan hutan rusak. Jadi jangan sampai kawasan hutan yang ada saat ini berkembang, akan tetapi nilai ekologi dari hutan tersebut justru berkurang. Sekalipun KPH diberikan wewenang dan peluang untuk mengembangkan kawasan hutan, tetap harus berpegang teguh untuk mengedepankan ekologi dari hutan itu sendiri,” tegas gubernur.

Menurut Arinal, sejauh ini pemanfaatan serta tata kelola hutan yang ada di Provinsi Lampung belum optimal sesuai dengan status serta peruntukkannya.

“Yang saya tahu, hutan negara itu wajib hukumnya dipertahankan. Akan tetapi tidak diharamkan apabila hutan itu dapat bertambah, asalkan dengan satu syarat yaitu tidak merusak kawasan hutan itu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman KPH harus benar-benar menguasai dan memahami tugas serta tanggungjawabnya masing-masing apabila ingin mengembangkan wilayah hutan tersebut,” saran Arinal.

Arinal menegaskan bahwa kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, harus dijaga legalitasnya.

“Semua itu dapat kita lakukan bersama-sama tergantung kepada kemampuan kita untuk mempertahankannya dan kemauan kita untuk memfungsikannya,” ujarnya.

Sementara itu, Bagus Herudojo Tjiptono menuturkan bahwa tujuan kedatangannya didasarkan atas akan diselenggarakannya Rakornas KPH.

“Saya mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Gubernur yang nantinya menjadi bagian dari materi pembahasan pada Rakornas tersebut,” tutur Herudojo.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bahri beserta jajarannya. Termasuk seluruh KPH di Wilayah Provinsi Lampung. (brl/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here