BERBAGI

MEDSOSLAMPUNG.CO – Pasca Bupati Mesuji Khamami menjadi tersangka KPK, sang istri Elviana dikabarkan telah membesuk ke Rutan Guntur Pomdam Jaya, Senin (28/1). Hal ini dibenarkan Plt. Kabag Humas dan Protokol Setkab Mesuji Titi Jayanti, Jumat (1/2).

Sejak ditahan, baru keluarga saja yang diizinkan membesuk Khamami. Sementara, para pejabat maupun ASN belum diperkenankan.

“Bapak sehat dan berpesan kepada Ibu Elviana untuk tabah, serta menjaga kesehatan dan tidak terlalu berfikir yang berat. Doakan saja bapak di sini (Rutan Guntur Pomdam Jaya) selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT,” kata Titi.

“Itu cerita dari keluraga. Saya hanya sebagai penyambung lidah, karena Ibu Elviana belum bisa di konfirmasi,” terusnya.

Dia menyampaikan, hanya sebatas keluarga yang bisa membesuk. Sementara instansi belum di perbolehkan.

“Bapak tidak menitipkan pesan bagi para bawahannya. Hanya berpesan kepada ibu saja. Kita (PNS, Red) belum diperbolehkan membesuk. Itu pun segala sesuatu yang dibawa harus melalui pemeriksaan yang ketat oleh KPK,” tutupnya.

KPK menetapkan Bupati Mesuji 2017-2022 Khamami sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018.

“KPK menetapkan lima orang tersangka yaitu diduga sebagai penerima KHM (Khamami) Bupati Mesuji periode 2017-2022, TH (Taufik Hidayat) dari swasta yaitu adik Bupati Mesuji, WS (Wawan Suhendra) sebagai Sekretaris Dinas PUPR kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK Jakarta, Kamis (24/1/19) lalu.

Khamami, Taufik dan Wawan disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP.

“Kemudian diduga sebagai pemberi yaitu SA (Sibron Azis) pemilik PT JPN (Jasa Promix Nusantara) dan PT SP (Secillia Putri) dan K (Kardinal) dari pihak swasta,” tambah Basaria.

Sibron dan Kardinal disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Khamami diduga menerima suap sebesar Rp1,58 miliar dari Pemilik PT Jasa Promix Nusantara (JPN) dan PT Secilia Putri (SP) Sibron Azis.

“Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan ‘fee’ proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta SA (Sibron Azis) kepada KHM (Khamami) selaku Bupati Mesuji melalui WS (Wawan Suhendra) selaku Sekretaris Dinas PUPR kabupaten Mesuji kepada rekanan calon pemenang/pelaksana proyek di Dinas PUPR kabupaten Mesuji sebelum proses lelang,” jelas Basaria. (fan/jpn/ant/niz)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here