BERBAGI

Medsoslampung.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura) memastikan dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Kesehatan setempat, memenuhi unsur tindak pidana. Meliputi raibnya Dana Operasional Puskesmas (DOP), Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan penyelewengan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2018.

Kepala Kejari (Kajari) Lampura Yuliana Sagala melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Van Barata memastikan dugaan kasus tiga variabel berbeda di Diskes tersebut memenuhi unsur pidana. Hanya, pihaknya belum bisa mempublish peningkatan kasus itu dikarenakan masih terus mendalaminya. 

Kepastian adanya unsur pidana pada DOP, BOK yang diungkapkan oleh Kasi Pidsus tersebut merupakan bantahan atas pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa kasus DOP, BOK dan JKN hanyalah sebatas kesalahan administrasi belaka.

“Justru karena adanya kesalahan admunistrasi di situlah pintu masuk atau awal dari adanya dugaan tindak pidana. Intinya, saya pastikan ada unsur pidana dalam DOP, BOK dan JKN,” tegas Barata saat diwawancarai di  kantor Kejaksaan setempat, Selasa (23/7).

Saat ditanya waktu penuntasan dan jumlah tersangka dari kasus  tiga variabel di lingkup dinas kesehatan setempat. Lagi-lagi Van Barata enggan memastikan lama waktu penuntasannya.

Dia mengatakan pihak Kejaksaan saat ini menangani banyak kasus tipikor yang juga harus ada kepastian hukumnya.

“Nantilah kita lihat. Soalnya banyak kasus lama juga yang harus dituntaskan. Soal tersangka semua yang terpriksa berpotensi jadi tersangka. Kami mohon support kepada seluruh elemen agar kasus-kasus yang ditangani cepat tuntas. Kami berkomitmen dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi,”  pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kadiskes Lampura Maya Mestissa menyatakan soal kasus dugaan DOP, BOK dan JKN, setelah melalui pemeriksaan oleh Inspektorat dan audit BPKP tidak ditemukan kerugian negara. Temuan hanya sebatas kesalahan administrasi belaka. Terkait persoalan ini sedang ditangani pihak Kejaksaan setempat.

Mantan Direktur RSUD Ryacudu menyatakan tidak menjadi masalah dan menyerahkan semuanya kepada penyidik Kejaksaan.
“Temuan berdasarkan LHP BPKP hanya kesalahan administarsi. Soal pemeriksaan oleh Kejaksaan tidaklah masalah karena itu tugas mereka. Kita profesional saja,” ujar Maya Mestissa beberapa waktu lalu.

Diketahui, proses panjang penanganan kasus dugaan tipikor tiga variabel (DOP, BOK dan JKN) yang banyak menyita perhatian publik membuat masyarakat bertanya-tanya akan kepastian hukum dari kasus tersebut.

Kejaksaan telah memeriksa Kadiskes dan jajarannya serta seluruh Kepala Puskesmas (27 Kapus) dan jajaranya. Namun hingga kini proses penanganannya dinilai lambat oleh publik. Suara desakan dari berbagai elemen masyarakatpun terus disuarakan untuk mendorong Kejaksaan agar cepat menuntaskan kasus ini tak terkecuali kasus-kasus lainnya yang ditangani Kejari setempat. (ya/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here