BERBAGI

Medsoslampung.co – Kepala Seksie Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi Van Barata memastikan adanya tindak pidana korupsi pada dugaan kasus Biaya Operasional Kesehahan (BOK), Dana Operasional Puskesmas (DOP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara (Lampura) Tahun 2018.

Mewakili Kepala Kejari Yuliana Sagala, Van Barata memastikan penanganan kasus BOK, DOP, dan JKN, masih terus berlanjut hingga adanya kepastian hukum.

Saat ini, kata dia, pihaknya terus melakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat (Kepala Dinas dan seluruh Kepala Puskesmas yang ada).

“Kalau temuan adanya indikasi tindak pidana, ada. Hanya saja kita belum bisa mempublishnya karena harus lebih menyeluruh lagi pemeriksaannya. Nanti jika sudah kita tingkatkan ke penyidikan, pasti kita publish,” terang Van Barata saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/7).

Terkait lamanya waktu kejelasan kasus yang banyak menyita perhatian publik ini. Van Barata kembali memastikan bahwa dugaan kasus tindak pidana korupsi diingkup dinas kesehatan tetap berlanjut hingga adanya kepastian hukum.

“Tenggat waktu tentu ada sesuai prosedur dan aturan. Nantilah pasti kita ungkap ke publik apa saja pelanggaran dan siapa saja yang terlibat,” tegasnya.

Masih menurut dia, Kejari Kotabumi tidak hanya menangani kasus tindak pidana korupsi satu ini saja melainkan lebih dari situ. Dan kesemua kasus yang sedang ditangani tersebut tetap harus ada kepastian hukumnya.

“Semua kasus yang kita tangani tetap berlanjut hingga ada kejelasan hukumnya. Secara profesional pada pronsipnya kita bersemboyan meski langit runtuh penegakkan keadilan dan hukum harus dilakukan,” pungkasnya.

Doketahui, kasus BOK, DOP dan JKN dalam dalam beberapa bulan ini hangat dan banyak menyita perhatian publik. Mulai dari Kepala Dinas dan beberapa stafnya, seluruh Kepala Puskesmas (27 Puskesmas) telah dipriksa oleh Kejaksaan. Hanya saja kurang lebih enam bulan berjalan belum ada peningkatan penanganan kasus ini ke tingkat penyidikan. Kasus ini meliputi, raibnya dana BOK (APBN) selama tiga bulan terakhir, raibnya DOP selama tujuh bulan pada tahun 2018 yang lalu serta dugaan penyelewengan dana JKN. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here