BERBAGI
Kader Muda Partai Golkar Robby Saniaji.

Medsoslampung.co – Kader Muda Partai Golkar Robby Saniaji mengeluhkan aparatur kecamatan di Kota Bandar Lampung, yang tanpa alasan kerap menghalang-halangi kegiatan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) oleh Calon Wali Kota Bandar Lampung Rycko Menoza.

Padahal, kata Robby Saniaji, kegiatan tersebut untuk mengedukasi sekaligus memberikan bantuan sembako kepada masyarakat memasuki era new normal pada pandemi Covid-19.

Robby menyebutkan, tindakan aparatur pemerintah terlalu berlebihan bahkan sampai melarang melakukan sosialisasi pada beberapa wilayah di Bandar Lampung.

Seharusnya aparatur Kecamatan/kelurahan membantu masyarakat dalam kondisi pandemi ini, bukannya malah memberatkan masyarakat dengan menghalang-halangi bantuan sembako kepada masyarkat dengan alasan tidak boleh ada bantuan selama tidak ada surat izin dari Gugus Tugas Covid-19 Bandar Lampung.

“Tidak ada yang salah dengan orang yang memberikan bantuan dalam masa pandemi ini,” kata Robby.

Ia meminta jangan dikaitkan dengan pencalonan, baik mengajak memilih atau menghalangi orang untuk memilih ketika pemilihan wali kota (Pilwakot) ketika memberikan bantuan.

“Secara etika berpolitik tidak boleh menghalangi orang memperkenalkan diri, apalagi yang niatnya membantu warga,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, lanjutnya, tidak hanya Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Lingkungan, para lurah pun turun memantau setiap kegiatan sosialisasi Rycko Menoza.

Lurah turun memerintahkan Ketua RT dan Kepala Lingkungan untuk mencoba menghentikan aktivitas tersebut dengan alasan harus mendapatkan surat izin dari Tim Gugus Tugas Covid-19.

“Akan tetapi setiap kita mangajukan izin, tidak pernah ada surat izin yang ke luar dari Pemerintah Kota Bandar Lampung,” ujar Robby.

Berbeda dengan Grand Opening salah satu outlet di Bandar Lampung yang tertuang didalam surat Tim Gugus Tugas Covid-19 Nomor : 360/D.23/IV.06/IX/2020 tanggal 16 September 2020. Di mana disurat tersebut dicantumkan diperbolehkan mengumpulkan orang berjumlah 50 orang.

“Hal tersebut berbeda jika Calon Wali Kota Bandar Lampung Rycko Menoza mengajukan surat izin, dimana surat izin tersebut tidak pernah dibalas oleh Pemkot Bandar Lampung. Ini mengindikasi ketidaknetralan aparatur pemerintahan di Kota Bandar Lampung,” sebutnya. (*/iwr)

BERBAGI