BERBAGI

Medsoslampung.co – Jabatan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Utara (Lampura), sampai sekarang masih kosong. Seharusnya, para pihak mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai pasal 176 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sehingga tidak berlarut-larut.

“Ikuti aja sesuai aturan yang ada. Semua sudah diatur di sana¬† Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bahwa dalam hal kekosongan jabatan wabup untuk pengisiannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Lampung Utara berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung,” sebut Ketua Peradi Cabang Kotabumi Karzuli Ali, S.H., saat dijumpai di kantornya pada Senin, 30 Agustus 2021.

Kata Karzuli, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon wabup kepada DPRD setempat melalui bupati. “Dalam hal ini Budi Utomo (mengusulkan) untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD,” katanya merujuk ayat (2) pada Pasal 176.

Pengisian kekosongan jabatan wabub dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Selanjutnya, prosesi pemilihan wabup dalam Rapat Paripurna DPRD telah diatur sesuai Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Silakan partai pengusung kompromi lah…
jangan liat untung rugi. Ayo mengabdi yang akan maju. Kalau partai pengusung sudah sepakat dan kirim nama ke bupati, maka bupati akan sampaikan ke DPRD. Suka tidak suka ya.. DPRD harus melaksanakan pemilihan dengan membuat tatib dan mengesahkannya. lalu melakukan pemilihan atas calon yang diusulkan,” kata Karzuli

Selanjutnya, mengenai syarat calon sudah diatur dalam undang undang. Dengan demikian, jangan beralasan belum ada tatib.

“Yang dimasalahkan katanya belum ada tatib. Nah, isi DPRD itu semua orang partai. Di sana ada partai pengusung. Yaaa… bergeraklah partai melalui wakilnya diparlemen kalau memang mau ada wakil bupati mendampingi pak Budi,” saran Karzuki.

Karena itu, menurut Karzuli, ada tidaknya wakil bupati itu ada di partai-partai pengusung dan partai yang ada dalam parlemen.

“Oh ya, masalah calon yang anggota legislatif itu harus mundur, mau ngak mau itu. Tapi kan harus mundurnya saat ditetapkan,” tutup Karzuli.(iin/hel)

BERBAGI