BERBAGI

Medsoslampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan menempuh Iangkah-langkah strategis.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan, pemprov akan meninjau ulang pelepasan aset dengan melakukan evaluasi kembali oleh apraisal independen.

“Sehingga di dapat harga aset sesungguhnya yang mendekati kondisi terkini dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dengan aturan yang berhubungan dengan pelepasan aset daerah,” jelas gubernur di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (15/8).

Penjelasan itu menjawab Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemprov Lampung. Yaitu, Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.

Selanjutnya, Pemprov Lampung melakukan pemantapan kelembagaan dan sistem Operasional pemungutan pendapatan daerah. Ini dilakukan melalui revisi peraturan daerah tentang pemungutan retribusi daerah.

“Kemudian dengan melakukan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program door to door yang telah disosialisasikan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang,” katanya.

Lalu, akan dilakukan peningkatan razia kendaraan bermotor dan melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung dan rencana kerjasama dengan BPH Minyak dan Gas Bumi sebagai upaya peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

“Kita juga akan melakukan peningkatan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pengelolaan pendapatan dengan kegiatan razia kendaraan bermotor dan pendataan potensi pajak daerah,” ujarnya. (brl)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here