BERBAGI
Sekretaris PWI Provinsi Lampung Nizwar menandatangani kesepakatan elemen masyarakat Lampung untuk menjaga kondusifitas.

Medsoslampung.co –┬áKetua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung KH. Khairudin Tahmid menyampaikan elemen masyarakat Lampung menghasilkan tujuh poin kesepakatan menyikasi aksi berbagai aksi akhir-akhir ini.

Kesepakatan itu dihasilkan pada pertemuan ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan media massa di Rumah Makan Kayu, Kota Bandar, Lampung, Senin (30/9). (hel)

Berikut Tujuh Kesepakatan Bersama Elemen Masyarakat Lampung;

1. Tetap menjaga kondusifitas kehidupan sosial dan politik, serta memelihara persatuan NKRI. Dengan dilandasi semangat untuk menjaga kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945 an Bhinneka Tunggal Ika.

2. Membuka ruang dialog kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dengan mengedepankan norma etika dan hukum-hukum yang berlaku.

3. Menjaga dan memperkuat semangat persatuan kesatuan dengan cara mempererat tali silaturahmi sesama anak bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta budaya Lampung dalam setiap aktivitas sosial masyarakat.

4. Menjauhi pertengkaran hujat-menghujat, perpecahan, pertikaian yang dapat mengganggu dan mencederai ketentraman serta harmoni sosial dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Seluruh elemen masyarakat bersikap dan bertindak lebih bijak dan arif dalam memahami serta menyikapi berbagai informasi yang beredar dengan senantiasa melakukan klarifikasi atau tabayyun dan tidak melakukan aksi-aksi yang kontraproduktif.

5. Mengedepankan dialog konstruktif dan menghargai perbedaan dalam penyelesaian persoalan sosial dan hukum yang dihadapi masyarakat.

6. Menyeru dan mengajak untuk menempuh jalur hukum secara konstitusional apabila terdapat produk hukum atau Undang-undang yang dinilai tidak memenuhi unsur keadilan.

7. Meminta kepada aparat penegak hukum terhadap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat, susila, kepatutan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional atau kerukunan umat harus dilakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan memperhatikan hak asasi manusia.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here