BERBAGI

Medsoslampung.co – Ikantan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Utara (Lampura) memastikan turun aksi untuk mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) sesempat mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan.  Meliputi raibnya dana biaya operasional kesehatan (BOK), dana operasional puskesmas (DOP), dan penyelewengan jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun 2018 lalu.

Aksi pada Senin (2/9) ini dilatarbelakangi penilaian IMM terhadap lambannya penanganan kasus tersebut oleh Kejari. Meski sudah lebih dari enam bulan, hingga kini belum ada kejelasan.

Ketua Pimpinan Cabang IMM Lampura Jegri Ramdani mengatakan, aksi ini merupakan tindaklanjut dari hasil audensi IMM dengan pihak Kejari pada 3 Maret 2019 lalu. Intinya IMM mendukung penuh kinerja Kejari dalam menuntaskan penanganan dugaan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada di Lampura, terutama terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkup dinas kesehatan (BOK, DOP dan JKN) yang banyak menyedot perhatian publik.

Namun berjalannya waktu IMM menilai tidak ada kemajuan yang signifikan dalam penanganan kasus tersebut bahkan terkesan mandek.

“Sudah enam bulan kami menunggu Kejaksaan untuk menuntaskan masalah-masalah dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Lampura ini. Namun sampai  sekarang pun belum ada finishing yang jelas terkait dugaan tindak pidana korupsi, contoh seperti dana DOP dan BOK tahun 2018,” seru Jefri di Sekretariat PC IMM, Sabtu (31/8).

Jefri juga menilai pihak Kejaksaan tertutup kepada publik prihal tindaklanjut penanganannya. Padahal publik sangat menanti kejelasan kasus tersebut.

Yang anehnya lagi, kata Jefri, Kepala Dinas Kesehatan, Maya Mestisa beberapa waktu yang lalu di media mengklaim bahwa dalam kasus BOK, DOP dan JKN tidak ditemukan indikasi kerugian negara yang ada hanya kesalahan administrasi.

“Ini kan aneh, pihak terpriksa sudah tahu dan yakin bahwa dalam kasus BOK, DOP dan JKN tidak ditemukan tindak pidana. Hanya kesalahan administrasi belaka. Terus pihak Kejaksaan sepertinya hanya diam saja atas kesimpulan status hukum yang ditangani mereka oleh Kadis Kesehatan yang notabenenya sebagai terpriksa bersama Kepala Puskesmas yang ada,” ujar Mahasiswa FKIP UMKO ini.

Di tempat yang sama,  Ketua Bidang Hikmah PC IMM Lampura Arif Rahman mengatakan, aksi turun ke jalan dalam rangka mendorong dan mendukung pihak Kejaksaan agar serius dan cepat dalam penuntasan kasus DOP, BOK, JKN dan dugaan  kasus-kasus korupsi yang ada di Lampura. Terlebih lagi pihak Kejari mempunyai visi menjadikan Lampura menjadi wilayah bebas korupsi dan publik memimpikan itu.

“Aksi akan kami gelar di depan Kejaksaan Negeri Lampura, untuk pemberitahuan telah kita sampaikan beberapa hari yang lalu kepada pihak Kepolisian. Jadi persiapan sudah mencapai sembilan puluh persen,” terang Arif. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here