BERBAGI

Medsoslampung.co – Kepala Bagian Hukum Pemkab Pesawaran Susi Patminingtiyas, S.H., menyikapi praktek pemungutan sejumlah uang sebagai jasa pembuatan sporadik yang terjadi di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan.

Dia menjelaskan, segala bentuk pungutan harus memiliki dasar hukum, termasuk di pemerintah daerah.

“Pungutan di desa dalam hal ini pemerintah desa harus ada Perdesnya. Kalau nggak ada, ini pungli (pungutan liar). Kalau mau diusut, pidana lho…Beneran! Kalau diusut beneran tapi,” ungkap Susi melalui sambungan telepon, Selasa (6/8).

Jangankan di pemerintahan desa, di pemerintahan daerah sampai pemerintahan pusat juga harus membuat peraturan resmi.

“Kalau daerah namanya Perda, kalau pusat itu namanya PP, kalau desa itu harus ada Perdesnya,” ungkap dia

Oleh sebab itu, lanjutnya, praktek pungutan yang dilakukan tanpa dasar ini harus segera dibenahi. “Ini perlu dibenahi!” tegasnya.

Diketahui praktek pemungutan sejumlah uang sebagai jasa pembuatan sporadik terjadi di Desa Cilimus.

Menariknya agar masyarakat tertarik membuat Seporadik dengan syarat mengeluarkan sejumlah uang, desa menjanjikan masyarakatnya akan diberikan program bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KT (nama disamarkan), warga Cilimus mengaku sekali membuat sporadik. Rata -rata warga harus mengocek dana sejumlah Rp700 ribu.

“Katanya biar dapat bedah rumah, kita dijanjiin, diiming-imingi bedah rumah, jadi diminta buat seporadik bayarnya 700 ribu,” ungkapnya, Senin (5/8).

Sementara itu, Kepala Desa Cilimus Ahmad Yani tak menapik jika ada pungutan untuk pembuatan Seporadik kepada masyarakatnya.  Namun ia menepis jika biaya yang dipatok sebesar itu.

Ia mengaku jika desa menetapkan biaya pembuatan seporadik untuk warganya hanyalah sebesar Rp500 ribu / rumah.

Dia juga mengaku jika pungutan itu sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Desa (Perdes).

Namun berbeda dengan penuturaan Ketua BPD Cilimus, Suhaili. Bahwa Desa Cilimus setahunya belum memiliki perdes terkait Seporadik sejak tahun 2012 sampai 2019.

“Kalau misalnya ada (Perdes), perlu ditanya itu datangnya darimana? Kan kalau buat Perdes harus melibatkan BPD sama masyarakat,” tambahnya. (snd/ram/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here