BERBAGI
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat memimpin rapat pencegahan penyeludupan Benih Bening Lobster di Mahan Agung, Rabu (6/7/2021). Foto Diskominfotik Lampung.

Medsoslampung.co – Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Penyeludupan Benih Bening Lobster oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, sangat beralasan. Sebab, dalam kurun waktu bulan Mei – Juni 2021, pihak berwenang telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster, terdiri dari 405.734 ekor lobster pasir dan 1.007 lobster mutiara dengan nilai total Rp61.011.150.000,-.

Saat memimpin rapat di Mahan Agung, Selasa (6/7/2021), gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Lampung mempunyai garis pantai 1.182 km dengan potensi lobster ada di Pesisir Barat. Dengan besarnya potensi tersebut, maka dibutuhkan Tim Terpadu dalam rangka pengawasan penyelundupan Benih Bening Lobster di Provinsi Lampung sehingga tindak pidana bisa diminimalisir.

Tim terpadu ini terdiri dari TNI/Polri, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Perikanan Kab. Pesisir Barat, BBPBL Lampung, BKIPM Lampung, dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kota Agung.

Gubernur berharap agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang juga mengikuti rapat via video teleconference tersebut serius menangani penyelundupan ini dan memberi dukungan penuh terhadap upaya pencegahannya karena Provinsi Lampung merupakan penghasil lobster terbesar di Indonesia.

Selain itu, Gubernur Arinal juga mengharapkan KKP bisa memfasilitasi Memorandum of Understanding (MoU/kerjasama) antara Pemprov Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyelundupan Benih Bening Lobster ke wilayah masing-masing dan sewaktu-waktu melakukan pengawasan bersama. MoU ini selain antar pemprov juga antar Polda di wilayah tersebut.

Gubernur juga berkoordinasi dengan Danlanal agar tetap menjaga dan mengawasi Pulau Pahawang, guna mencegah penyelundupan.

Di dalam rapat juga dibahas Pola pengelolaan lobster di wilayah Provinsi Lampung yang responsif terhadap keberlanjutan stok di alam, Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kesetaraan teknologi budidaya, serta pengembangan investasi berikut PAD dan devisa negara.

Diketahui, rapat dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polda Lampung, Korem 043 Gatam, Lanal Lampung, Brigif 4 Marinir, Polair Polda Lampung, Plt. Asisten II Pemprov Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung, BKIPM Lampung, Bea Cukai Bandar Lampung, BBPBL Lampung, Satwas PSDKP Pesawaran, Politeknis Kelautan dan Perikanan Kota Agung, dan Dinas Perikanan Kab. Pesisir Barat.(kmf/iwr)

BERBAGI