BERBAGI
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat memberikan sambutan pada penyerahan secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),  di Balai Keratun Lt. III, Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (2/10). Foto Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung.

Medsoslampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia (WNI) dijamin haknya untuk mendapatkan rumah yang layak huni.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kewajiban Negara untuk menyediakan perumahan bagi segenap warga masyarakat diperkuat lagi dengan Iahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain itu, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan bahwa Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat wajib terkait Pelayanan Dasar.

Pemukulan Cetik tandai penyerahan BSPS Provinsi Lampung.

 

“Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah,” jelas gubernur saat menyerahkan secara simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),  di Balai Keratun Lt. III, Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (2/10).

Menurut gubernur, berbagai program, kegiatan, mekanisme dan pendekatan telah diupayakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mewujudkan tanggungjawab tersebut. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menyertainya, termasuk di dalamnya sektor pembiayaan perumahan.

“Alhamdulillah, pada hari ini dilaksanakan penyerahan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi Lampung Tahun 2019. Untuk di Provinsi Lampung terdapat 5.588 penerima bantuan yang tersebar di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung. Bantuan ini merupakan bantuan sosial sebagai sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan untuk menyediakan rumah yang semula tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni,” jelasnya.

Rumah yang layak huni ini, jelas Gubernur Arinal, harus memenuhi prasyarat berupa keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Bantuan stimulan ini, kata Arinal, merupakan upaya untuk mendorong prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuh kembangkan keswadayaan penerima bantuan.

“Oleh karena itu, kepada penerima bantuan agar dapat segera melaksanakan proses peningkatan kualitas fisik rumahnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Penerima bantuan diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga kegiatan BSPS dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu dan akuntabel. (brl)

 

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here