BERBAGI
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka secara resmi Implementasi dan Workshop Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Simda-SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten / kota se Provinsi Lampung, di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Jum’at, (9/8). Foto Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung.

Medsoslampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan memenuhi parameter aplikasi yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni Monitoring Center for Prevention (MCP) atau pusat monitoring untuk pencegahan korupsi.

Wujud nyatanya, Gubernur Arinal membuka secara resmi Implementasi dan Workshop Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Simda-SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten / kota se Provinsi Lampung, di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Jum’at, (9/8).

Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggarakan Keuangan Daerak BPKP Pusat Gatot Darmasto. Acara diikuti oleh bupati /wali kota dan perwakilan kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

Gubernur Arinal menegaskan, percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan cindera mata kepada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPK Gatot Darmasto.

Salah satu area Reformasi Birokrasi, menurut Arinal adalah “Area penguatan akuntabilitas” sebagaimana dalam Dokumen Laporan Kinerja (DLK), sebagai gambaran hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung yang sebagian besar masih belum maksimal.

“Beberapa komponen yang belum maksimal terutama terkait komponen kinerja, meliputi
(perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja). Untuk itu segera dilakukan penyempurnaan, sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dalam Rakyat Lampung Berjaya,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menegaskan Dengan penerapan e-Government melalui e-Budgeting
diharapkan mempu menghindari adanya “program siluman” yang berpotensi terjadinya
penyimpangan.

“Melalui Simda-SAKIP ini akan membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyempurnaan penyusunan Simda-SAKIP yang lebih baik” kata Gubernur Arinal. (brl)

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here