BERBAGI
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan sambutan saat penandatanganan MoU dengan BPN dan Ditjen Pajak di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/8). Foto Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung.

Medsoslampung.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyambut baik adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPN Wilayah Lampung dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Bengkulu dan Lampung, di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/8).

Gubernur Arinal menilai penandatanganan MoU sebagai upaya menyatukan langkah pencegahan korupsi guna mewujudkan clean government dan good governance di wilayah Provinsi Lampung.

“Dalam pelaksanaan pengawasan secara khusus Pencegahan Korupsi sangat diharapkan partisipasi aktif dari semua pihak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” jelas Arinal.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyaksikan penandatanganan MoU Gubernur Lampung dengan BPN Wilayah Lampung dan Ditjen Pajak Bengkulu.

Menurut Arinal, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja. Namun juga yang lebih penting adalah membangun Komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri.

“Selain itu, harus dibangun komitmen yang kuat agar seluruh sumberdaya seperti dana dan aset dapat bermanfaat secara optimal,” ujarnya.

Untuk bisa mencapai optimalisasi penggunaan seluruh sumberdaya tersebut, tambah Gubernur, sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI telah membangun Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara Terintegrasi di sektor-sektor strategis di Lingkungan Pemerinah Provinsi Lampung dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Arinal menjelaskan dalam pemberantasan korupsi ada dua hal yang perlu mendapat perhatian bersama yaitu pencegahan dan penindakan. Di antara dua hal ini yang paling mudah dan dapat memberikan hasil yang baik adalah pencegahan.

“Seiring dengan perhatian dan harapan publik yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, Pemerintah tentunya perlu mereposisi perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tercipta aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bermartabat yang memiliki integritas dan komitmen dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Gubernur.

Arinal berharap selain melakukan pencegahan korupsi, MoU ini juga merupakan langkah optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pengintegrasian data pertanahan dan perpajakan daerah. (brl)

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here