BERBAGI

Medsoslampung.co – Desakan penuntasan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara (Lampura), terus bergulir. Setelah sebelumnya datang dari Praktisi Hukum Candra Guna, S.H.

Kini desakan disampaikan Humas DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Lampura Adi Rasyid. Tokoh muda antikorupsi itu memastikan pihaknya terus mengawal raibnya Dana Operasional Puskesmas (DOP), Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan penyelewengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu dilakukan agar hukum benar-benar tegak di Lampura ini.

Rasyid menilai pihak kejaksaan terlalu lambat dalam memproses dan menetapkan tersangka dalam kasus yang sudah viral di dunia maya ini. Bahkan, kejaksaan sudah beberapa kali didemo oleh kumpulan aktivis mahasiswa dan LSM yang ada di Lampura.

Sebagai putra daerah, Rasyid meminta kepada Kejari Kotabumi untuk berani dan cepat dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini BOK , DOP dan JKN.

“Kasus ini kan sudah lama ditangani, kejaksaan harus buka seterang-terangnya ,Jangan sampai kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum jadi hilang, gara-gara lambat dalam penanganan kasus ini,” ucapnya.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, lanjut Rasyid, jika dalam penyidikan sudah mengarah kepada tindak pidana korupsi dan ada indikasi merugikan uang negara, maka harus cepat dan diumumkan ke publik apa hasil dari tindak lanjutnya. Apalagi pihak kejaksaan sendiri sudah pernah mengatakan bahwa bakal ada yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut. (lin/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here