BERBAGI

Medsoslampung.co –  Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Gatot Darmasto menyampaikan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Simda-SAKIP) harus dipercepat.  Dengan demikkan, bisa membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi parameter Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh Korsupgah KPK khususnya menindaklanjuti Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik,” kata Gatot, saat menghadiri Workshop Simda-SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se Provinsi Lampung, di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Jum’at (9/8).

Gatot juga menyampaikan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, diharapkan memiliki kemampuan untuk assurance activities, anti corruption activities, dan advisory activities.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung Wiryono menyampaikan workshop Simda-SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten / Kota Se- Provinsi Lampung kali ini membahas gambaran umum akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan implementasi aplikasi Simda-SAKIP terintegrasi dengan perencanaan dan SIMDA Keuangan, kemudian Workshop Implementasi Simda- SAKIP terintegrasi dengan Simda perencanaan dan Simda Keuangan.

“Untuk narasumber dihadirkan dari Bidang Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat dan Tim Teknis / Pengembangan Simda-SAKIP BPKP,” kata Wiryono. (brl)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here