BERBAGI

Medsoslampung.co – Mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Hipni Idris menilai dugaan penyelewengan Dana Desa dan BUMDes Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, seharusnya dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

“Jadi bukan lagi arahnya pembinaan. Kalau sistim yang sudah dilaporkan seperti Desa Cilimus itu sudah masuk ke ranah hukum, harus koordinasi dengan BPK RI,” kata Hipni

Hipni menilai perkara yang diduga menyangkut Kepala Desa Cilimus Ahmad Yani sudah masuk ke ranah hukum. Sehingga Inspektorat harus segera berkoordinasi dan melimpahkan perkara itu ke Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Sebab, hanya BPK yang memiliki kewenangan untuk menghitung segala kerugian negara. Karena itu, seharusnya Inspektorat menggandeng BPK untuk menyikapi laporan warga.

Ia juga menuturkan selama Kabupaten Pesawaran ini berdiri belum pernah ada data hasil pemeriksaan Inspektorat sampai ke tingkat persidangan

“Mahkamah Agung menentukan Inspektorat tidak bisa menentukan kerugian keuangan negara, jelas di Mahkamah Agung, bisa BPKP, bisa BPK RI atas petunjuk pengadilan boleh, atau Kejaksaan. Belum pernah kejaksaan menunjuk inspektorat sebagai tim audit untuk menghitung kerugian negara,” paparnya

Insepktorat dalam hal ini dikatakan hanya sebatas pembinaan. Akan tetapi dalam perkara laporan warga “kalimat pembinaan” tidak relevan lagi dipakai untuk menyikapi Laporan Dugaan Penyelewengan.

Oleh karena persoalan sudah masuk dalam laporan, Inspektorat mesti menggandeng BPK untuk menghitung segala kerugiannya

“Yang namanya pembinaan itu meluruskan yang tidak lurus. Misal, perintah Inspektorat bangunkan kalau ini tidak dibangunkan bisa jadi temuan kerugian negara, itu perintah (pembinaan). Tapi ini beda bukan pembinaan lagi,” ungkapnya

Hipni juga mengatakan, jika track record Inspektorat selama ini dalam menangani laporan kurang serius. Sehingga banyak muncul dugaan-dugaan penyimpangan yang merugikan negara.

“Di Punduh misalnya, berapa kasus yang mangkrak. Seperti Desa Tajur. Bangunan tidak dibangunankan, nyatanya kadesnya dapat rekomendasi untuk nyalon lagi. Sukajaya Punduh Pidada tidak diselesaikan pembangunan tahap II, nyatanya bisa nyalon, direkomnedasi,” ungkap dia

“Saya pertanyakan kenapa Desa Sukajaya dan Desa Tajur bisa mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat. Saya akan ke penegak hukum! Hukum seperti dimainkan oleh mereka. PJ (penjabat) kadesnya sampai sengsara sampai sekarang punya (warisan) hutang,” tandasnya. (snd/ram/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here