BERBAGI

Medsoslampung.co – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (Diskominfotik) se Lampung sepakat menyinergikan program kerja. Utamanya, sinkronisasi program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik menuju smart city atau kota pintar.

“Kita perlu mensinergikan program kerja Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Kominfo Provinsi dan Kominfo Pusat. Sehingga dengan sinergitas, kegiatan dilapangan dapat dengan mudah mengeksekusinya,” kata Kepala Diskominfotik Lampung Chandri, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Diskominfotik se Lampung di Ruang Comand Center Kantor Diskominfotik Pemprov Lampung, Senin (15/7).

Selain itu, Chandri juga meminta Dinas Kominfo kabupaten/kota untuk mengumpulkan admin-admin semua organisasi perangkat daerah (OPD), agar dibuatkan klaster tersendiri dan Dinas Kominfo sebagai koordinatornya.

Kadis Kominfo Lampung Utara Sanny Lumi mengapresiasi rakot tersebut . “Karena dengan demikian dapat diketahui sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan “Good Goverment”. Seperti sering didengungkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo,” ucap Sanny, usai kegiatan.

Sesuai dengan program yang akan diusung kepemimpinan baru di Lampung itu, Gubernur Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim, arah pembangunan menuju good goverment akan dilaksanakan melalui smart city. Oleh karenanya, pemerintah daerah akan berupaya mewujudkannya melalui program-program berbasis elektronik yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti e-budgeting dan e-planning yang mulai diselenggarakan di lingkup Pemkab Lampura, sebagai salah satu dari tujuh kabupaten/kota se-lampung yang mulai menerapkannya pada 2018 lalu.

“Dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan pangkalan data atau pusat data berbasis elektronik. Guna mendukung Program Smart City sebagaimana arahan dari Kepmendagri. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta bermuara pada pelayanan publik prima, seperti e-KTP, Perizinan dan pelayanan dibutuhkan masyarakat lainnya,” terangnya.

Sehingga, lanjut dia, pelayanan diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan transparan. Dan efeknya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, melalui tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

“Kalau di tempat kita, tahun lalu telah mulai diterapkan. Seperti di Diskominfo Lampura misalnya. Semua sistem pembayaran melalui sistem elektronik, tidak ada lagi yang tunai. Hal ini dilaksanakan untuk mengurangi potensi korupsi,” pungkas Sanny. (lin/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here