BERBAGI

Medsoslampung.co – Perwakilan Pimpinan Bank Jawa Barat (BJB) berkunjung ke Pemkab Lampung Utara (Lampura), Kamis (1/8). Kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana pemkab setempat untuk kembali meminjam sejumlah dana ke bank milik pemerintah Jawa Barat tersebut.

Kedatangan pihak BJB langsung diterima Wakil Bupati Lampura, Budi Utomo di ruang kerjanya. Bertemunya pimlinan BJB dengan orang nomor dua di Lampura itu merupakan sinyal bahwa pinjaman akan tereisasi.

Usai melakukan pertemuan dengan pihak BJB. Wakil Bupati, Budi Utomo mengatakan pertemuan kali ini baru sebatas komunikasi dan koordinasi awal dengan pihak BJB.

Pinjaman sebesar Rp325 miliar itu, kata Budi akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Lampura. Terutama yang berkaitan dengan hal-hal pelayanan publik seperti renovasi atau rehap pasar dan fasilitas rumah sakit umum daerah.

“Sesuai arahan Bupati pinjaman ini untuk pembangunan khususnya yang langsung berkaitan dengam layanan publik seperti pasar dan rumah sakit,” kata Budi.

Menurut Budi, proses pinjaman ke BJB sedang dalam proses penggodokan di DPRD setempat dengan harapan dapat terealisasi pada anggaran 2020 mendatang.

“Respon bjb sangat positif, begitu juga Bank Lampung. Kita tinggal menunggu pembahasan DPRD. Setelah itu, segera akan kita bangun (Komunikasi). Kita berharap kalau bisa di APBD Murni 2020 kalau tidak bisa di Perubahan,” terang Budi

Saat ditanya jaminan apa yang diberikan pemkab untuk mendapatkan pinjaman ratusan miliar, mantan Kepala BPKAD Lampura ini menepis adanya anggapan itu. Dia mengatakan tidak ada jaminan dalam bentuk apapun melainkan kondisi APBD.

“Jaminan dalam pinjaman ini APBD, kalau bentuk barang tidak ada. Mereka melihat rasionalisasi pada APBD,” jelasnya.

Sementara, Senior vice president corporate & commercial division BJB Dicky Syahbandinata menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima adanya pengajuan dari Pemkab Lampura. Namun prinsipnya jika ada pengajuan, maka akan mendukung apa yang menjadi progres pemkab Lampura.

“Belum ada pembicaraan yang spesifik apalagi angka dan sebagainya, secara tertulis belum ada. Tapi intinya kami suport, mendukung apa yang menjadi pembangunan daerah di Lampung ” kata Dicky.

Masih kata Dicky, secara mekanisme beberapa ketentuan persyaratan antaranya ada persetujuan dari Kemendagri dan DPRD Lampura.

“Yang pasti kalau kami diminta untuk membantu, insya Allah akan kami beri yang terbaik. Ini Krimbesis atau tanpa anggunan,” ungkapnya. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here