BERBAGI

Medsoslampung.co – Ketidakjelasan penanganan dugaan kasus korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara (Lampura) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat kembali menuai penilaian buruk.

Seperti yang terjadi pada hari ini (3/10). Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Pemantau Korupsi Lampung (APPKL) melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan setempat.

Puluhan aktivis antikorupsi tersebut menilai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lampura khususnya di Dinkes setempat yang meliputi raibnya Dana Operasional Puskesmas (DOP), Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan penyelewengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kejari Lampura melempam alias mandek di tempat.

Karena itu, mereka meminta Kepala Kejari (Kajari) Lampura Yuliana Sagala selaku pimpinan korp Adhiyaksa setempat mundur dari jabatan. Dia dinilai tak mampu dan sanggup memberantas korupsi yang terjadi. Teriakan desakkan mundurnya Kajari dilontarkan oleh puluhan aktivis APPKL saat melakukan unjuk rasa di depan halaman kantor Kejari setempat.

Azis yang merupakan koordinator lapangan (Korlap) pada aksi itu mengungkapkan beberapa penanganan kasus tindak pidana korupsi khususnya kasus DOP, BOK dan JKN di Dinkes setempat hanya diam ditempat tanpa adanya progres dari kasus tersebut. Padahal kasus DOP, BOK dan JKN telah menjadi sorotan besar oleh masyarakat Lampura. Para aktivis kepemudaan, akademisi, praktisi hukum dan ormas telah mendorong Kejari untuk cepat menangani kasus di Dinkes tersebut. Begitupun pemberitaan di berbagai media massa sangat masif memberitakannya. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan atas status kasus tersebut.

“Kejari jangan tidur, jangan tuli dengan atas suara-suara masyarakat terkait tentang penanganan kasus korupsi. Apabila kasus ini tidak jelas atau berlanjut maka akan kami bawa ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung bahkan KPK,” ujar Azis saat dikonfirmasi di lokasi

Bahkan Azis mengancam akan tidur dan menduduki kantor Kejari jika kasus korupsi Dinkes tidak ada kemajuan penanganannya.

“Kami siap tidur dan duduk di sini hingga adanya ketetapan tersangka. Apakah lambannya kasus ini karena adanya lobi-lobi¬† di meja Kasie Pidsus. Atau ada intervensi atau bahkan menjadikan Kepala Dinas dan pihak terkait sebagai ATM. Lamanya penanganan ini memperkuat dugaan ada permaian oknum Jaksa,” cetus Azis.

Puluhan aktivis anti korupsi itu akhirnya diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Kajari Lampura Andri Juliansyah didampingi Kasie Pidsus, Pidum dan Intel Kejari setempat.

Di hadapan petinggi Kejari itu, puluhan aktivis itu mendesak pihak penyidik Kejaksaan  untuk menetapkan limit waktu penuntasan kasus korupsi di Dinkes.

“Kami ingin kontrak batas waktu penanganan kasus itu. Jika sampai batas waktu yang disepakati kasus itu belum tuntas maka pihak penyidik harus berani mundur dari jabatannya,” seru Ajad salah satu perwakilan massa

Menanggapi tuntutan itu, Plh Kajari, Andri Juliansyah mengapresiasi aspirasi dari APPKL. Menurut dia apa yang disampaikan oleh puluhan aktivis APPKL merupakan bahan masukan bagi Kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus DOP, BOK dan JKN yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan. Jika kedepan ada tindak pidana maka akan segera ditingkatkan ke penyidikan.

“Kami terima aspirasinya sebagai dokumen dan bahan menindaklanjuti kasus ini. Kita tetap lakukan pemeriksaan”, ujar Andri Juliansyah diamini oleh Kasie Pidsus Van Barata.

Andri Juliansyah menyatakan, perihal waktu penanganan perkara pihak penyidik harus berpatokan pada beberapa prinsip antara lain ; praduga tak bersalah, peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

“Penanganan perkara itu harus tidak berlarut-larut. Setiap laporan yang masuk dianalisa dan langsung ditindaklanjuti sesegera dan secepat mungkin lakukan penanganan perkara. Intinya kami berkomitmen dalam memerangi korupsi,” pungkas Andri yang dikabarkan akan menjadi Kajari Lampung Barat ini.

Diketahui, kasus DOP, BOK dan JKN yang ditangani Kejari Lampura telah berjalan lebih dari delapan bulan. Kepala Dinkes dan seluruh Kepala Puskesmas telah dipriksa akan tetapi hingga saat ini progres kasus yang banyak menyita perhatian publik itupun tidak jelas.

Pantauan di lapangan, puluhan aparat Kepolisian setempat menjaga dan mengawal jalannya aksi tersebut. Bahkan tampak Kapolres Lampura, AKBP. Budiman Sulaksono dan Kabag Ops serta jajaran perwira Polres setempat hadir dalam pengawalan aksi tersebut. Kajari Lampura, Yuliana Sagala tidak berada di tempat karena sedang mengikuti diklat dan posisinya digantikan sementara oleh Andri Juliansyah.

Diakhir aksinya, APPKL memberikan jamu tolak angin dan pembersih kuping sebagai simbol agar Kejaksaan mendengar aspirasi publik dan tidak mudah tersuap atau masuk angin. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here