BERBAGI

PESISIR BARAT-Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesisir Barat Drs. Azhari, M.M., mengatakan bahwa uang makan dan uang piket sudah sepenuhnya menjadi hak anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Sekkab meminta minggu ini harus segera dibayarkan.

“Saya harapkan harus ada penyelesaian untuk uang makan dan uang piket,” tegasnya saat menerima ratusan anggota Satpol PP dan Damkar yang menggelar demo terkait belum dikembalikan ya UANG Persediaan (UP) 2017 oleh Kepala Satpol PP dan Damkar setempat, ┬áSenin (9/4).

Sekkab mengaku sangat memaklumi dengan sikap para anggota Satpol PP yang menggelar aksi demo untuk menuntut haknya yang hingga kini belum juga dibayarkan.

“Kita sangat hargai atas apa yang disampaikan oleh para anggota dan dipastikan mereka tidak akan diberi sanksi,” sambungnya.

Dikatakannya, secara administratif tindakan yang dilakukan Kasatpol PP-Damkar, M. Nursin Chandra, S.Pd., M.M., sudah jelas melanggar aturan. Bagaimana tidak. Secara aturan seharusnya ketika 31 Desember UP itu sudah nihil dan dikembalikan ke kas negara.

“Apapun alasannya, UP di kantor tersebut seharusnya sudah dikembalikan semuanya,” tegas Azhar.

Ketika disinggung tentang langkah hukum, menurut Azhari, pihaknya perlu berkoordinasi dan petunjuk dari Bupati. “Kalau berkaitan dengan langkah hukum, nanti kita akan koordinasi dengan Bupati dulu karena dia adalah pimpinan kami,” pungkasnya. (ach/mst/niz)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here