BERBAGI

Medsoslampung.co – Kasus dugaan pencatutan nama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan terdakwa HF mulai disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Senin (9/9).

Agenda sidang perkara nomor register 965/Pid.Sus/2019/PN Tjk tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pemeriksaan saksi-saksi.

Hadir saksi pelapor Ketua DPD II Golkar Kota Bandar Lampung Yuhadi. Ia didampingi Gindha Ansori Wayka, Kuasa Hukum yang juga Tim Hukum Gubernur Lampung.

Menariknya, dalam sidang terungkap bahwa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah menandatangani surat pemberian maaf terhadap pelaku pencatutan namanya melalui akun Facebook dan WhatsApp (WA). Pertimbangannya semata karena kemanusiaan.

“Pak Gubernur telah menyampaikan surat tanggal 5 September 2019 terkait pemberian maaf terhadap terdakwa yang ditujukan kepada Pengadilan melalui Ketua Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Beliau meminta agar terdakwa dihukum seminimal mungkin,” ujar pengacara muda terkenal ini.

Gubernur dalam kapasitasnya sebagai korban dalam pencatutan nama berupa akun facebook palsu dan WA telah memaafkan terdakwa karena alasan kemanusiaan.

Selain itu, terdakwa juga punya tanggungjawab untuk merawat tiga anaknya yang masih kecil dan sebagai tulang punggung keluarga. Terlebuh lagi, yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Gubernur dan atau siapapun.

“Karena terdakwa punya anak kecil dan sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak akan mengulangi perbuatannya, maka gubernur minta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim terhadap terdakwa, kalaupun harus disanksi maka seringan-ringannya,” tambah Yuhadi menirukan ucapan gubernur.

Diberitakan sebelumnya, HF mencatut nama Gubernur Lampung menjelang pelantikan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2019. Ia membuat akun media sosial (medsos) berupa facebook dan menggunakan nomor handphone dengan aplikasi WA atas nama Gubernur. Akibatnya HF dilaporkan dengan Laporan Polisi : LP /B-749/V/2019/LPG/SPKT Tanggal 30 Mei 2019.

Adapun Pasal yang dikenakan yakni
Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Adapun ancaman hukumannya yakni sebagaimana yang ada di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. (brl)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here