BERBAGI

Medsoslampung.co – Kabar gembira bagi 937 guru di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang mengalami kekurangan bayaran (carry over) tunjangan sertifikasi guru pada tahun 2013 lalu.

Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat dalam waktu satu hingga dua hari ke depan akan mencairkan pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan Disdikbud Lampura Amelia Umnis menyatakan, pihaknya dalam kurun waktu dua hari ke depan akan menyelesaikan pembayaran carry over tunjangan profesi guru.

“Ya surat perintah pencairan dana (SP2D) sudah kami terima kemarin dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan pembayaran carry over. Saat ini dana tersebut sudah berada di Bank Lampung mungkin besok atau lusa ditransfer ke BRI untuk didistribusikan kepada 937 guru yang mengalami kekurangan bayar,” jelas Amelia mewakili Plt. Kadisdik Toto Sumedi di ruang kerjanya, Selasa (20/8).

Menurut dia, nominal yang tertuang dalam SP2D tersebut berkisar Rp. 3,9 milliar. Jumlah tersebut tidak sama persis dari hasil audit BPKP tahun 2017 yang lalu dikarenakan mengalami pemotongan pajak yang pada saat itu (tahun 2013) belum dilakukan sepenuhnya.

“Dananya  bersih sebesar Rp3,9 milliar sudah dipotong pajak berkisar Rp152 juta yang pada saat itu belum dilakukan dengan benar,” terang Amelia.

Sementara untuk 903 guru yang mengalami kelebihan bayar pada saat itu diwajibkan mengembalikan kelebihannya tersebut ke kas daerah.

“Pengembalian kelebihan pembayaran  juga menyisakan persoalan. Karena banyak diantara mereka yang sudah pensiun. Tapi apapun itu telah menjadi tugas kami untuk menyelesaikannya,” pungkas Amelia

Terpisah, kabar pencairan dana untuk pembayaran carry over sertifikasi guru tahun 2013 itu dibenarkan oleh Sekretaris BPKAD Lampura, Herti. Menurut dia SP2D telah diberikan ke Disdikbut untuk segera diekaekusi.

“Ya kemarin sore (19/8) SP2D telah kita serahkan ke dinas untuk segera dieksekusi. Besaran dana yang kita gelontorkan untuk menyelesaikan persoalan 2013 itu mencapai Rp3,9 milliar lebih sudah dipotong pajak,”ujar Herti melalui sambungan telepon.

Diketahui, persoalan cary over sertifikasi 2013 yang lalu bermula terjadi kesalahan pendataan akibat proses peralihan sistem manual ke komputerisasi. Dari hasil audit BPKP prihal polemik sertifikasi guru tahun 2013 ditenmukan terjadi kekuarangan bayar untuk 937 guru dengan nominal mencapai Rp4, 1 milliar dan terjadi juga kelebihan bayar untuk 903 guru dengan nominal Rp1, 8 milliar.

Belum terselesaikannya polemik sertifikasi guru tersebut dikarenakan pemerintah daerah melalui Disdikbud belum memiliki payung hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut berupa surat keputusan dari kementerian pendidikan. Hingga akhirnya dikeluarkanlah SK kementerian pendidikan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  nomor : 0567.1203/C5/CO/T/2019 sebagai dasar hukum pebayaran  carry over sertifikasi 2013. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here