BERBAGI

Medsoslampung.co – Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tata Ruang  Lampung Utara (Lampura) menyerahkan sertifikat tanah kepada 537 warga Desa Talang Bojong, Kecamatan Kotabumi, Selasa (3/9). Sertifikat tersebut merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sunarji, seorang penerima sertifikat di balai desa setempat, menyambut baik program dari pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, dia dan warga Desa Talang Bojong  lainnya sangat bersyukur karena telah memiliki sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak atas tanah yang sah.

“Saya bersyukur telah memiliki tanda bukti sah kepemilikan tanah. Setelah kurang lebih dua bulan menunggu akhirnya buku ini (sertifikat) telah saya miliki. Kalau buat sendiri selain ribet juga mengeluarkan biaya yang mahal. Saya merasa puas dan berterimakasih kepada pemerintah atas program ini,” ujar Sunarji dengan wajah penuh senyum kegembiraan saat diwawancarai usai menerima sertifikat.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Talang Bojong Habibie menyambut baik dan mengapresiasi BPN dan pemerintah Lampura atas berjalannya program PTSL.

Menurutnya, program PTSL sangatlah membantu warganya untuk memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah.

Dia pun mengatakan secara umum proses pengajuan usulan hingga dibagikannya 537 buku sertifikat di desa Talangbojong berlangsung lancar dan dia pun berharap program serupa juga akan ada di tahun 2020 mendatang.

“Kami berharap tahun depan kami memperoleh jatah atau quota untuk mengusulkan pembuatan sertifikat melalui program ini karena masih banyak warga saya yang belum memiliki sertifikat tanah. Saya berharap pihak BPN akan mengalokasikan kembali program PTSL di desa kami dengan jumlah quota bertambah,” harap Habibie.

Masih di tempat yang sama, Kepala Seksie Pengadaan Tanah BPN Lampura yang juga selaku Ketua Tim Program PTSL Masli Caniago menyatakan, PTSL merupakan program satu tahun anggaran yang proses pengajuan dari masyarakat hingga terbitnya buku sertifikat tidak memakan waktu yang lama yakni kurang dari dua bulan bila syarat pengusulannya lengkap.

Program PTSL berlaku untuk seluruh masyarkat di seluruh desa yang ada di Lampura. Karena itu, sebelumnya pihak BPN menyurati desa atau kelurahan yang ada untuk mengusulkan proram ini kepada warganya.

“Kuota perdesa adalah sebanyak-banyaknya. Lebih banyak lebih baik. Kuota untuk tahun 2019 ini adalah 25 ribu buku sertifikat begitupun untuk anggaran tahun 2020 mendatang,” ujar Masli.

Program PTSL, lanjut Masli, dikhususkan untuk tanah mentah atau tanah yang belum pernah dibuatkan sertifikat. Dan PTSL berbeda dengan Prona.

“Ini khusus tanah mentah bukan pemecahan atau pemisahan. Bedanya dengan Prona yaitu jika Prona terpisah dan biasanya dikhususkan untuk kalangan ekonomi lemah sedangkan PTSL untuk seluruh masyarakat,” terangnya. (ysn/hel)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here